Jika artikel berita di atas dibaca sekilas, ia tampak seperti laporan rutin tentang pariwisata musim dingin dan pembangunan transportasi. Namun jika ditarik lebih dalam dan dianalisis menggunakan kacamata hubungan internasional, ekonomi politik, serta perbandingan tata kelola negara, apa yang terjadi di Provinsi Jilin—khususnya di kawasan wisata Gunung Changbai—sebenarnya merepresentasikan sesuatu yang jauh lebih besar: **cara kerja negara Tiongkok dalam mengonversi perencanaan jangka panjang, infrastruktur strategis, dan kapasitas negara menjadi kekuatan ekonomi riil**, sesuatu yang hingga hari ini semakin sulit ditandingi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Pembangunan jaringan transportasi tiga dimensi di Jilin—mulai dari kereta cepat, bandara, hingga layanan antar-jemput terintegrasi—bukan sekadar proyek lokal demi pariwisata. Dalam paradigma *developmental state*, negara tidak menunggu “mekanisme pasar” bekerja sendiri, melainkan secara aktif menciptakan pasar itu melalui investasi besar, koordinasi lintas sektor, dan perencanaan yang konsisten. Ketika kereta cepat Shenyang–Baihe mampu memangkas waktu tempuh Beijing–Gunung Changbai dari hampir satu hari menjadi hanya sekitar empat jam, yang terjadi bukan hanya efisiensi waktu wisatawan, tetapi **penyusutan jarak ekonomi dan sosial antarwilayah**. Wilayah timur laut yang selama ini dipersepsikan “dingin dan jauh” kini menjadi bagian aktif dari sirkulasi ekonomi nasional Tiongkok.
Dari perspektif ekonomi politik internasional, inilah bentuk *infrastructure-led growth* yang sangat khas Tiongkok. Negara memahami bahwa konektivitas adalah fondasi daya saing. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Barat yang kerap terjebak dalam perdebatan politik, pembiayaan terfragmentasi, serta tarik-menarik kepentingan swasta, Tiongkok mampu mengeksekusi proyek lintas provinsi dengan kecepatan dan konsistensi tinggi. Kereta cepat Shenyang–Baihe bukan sekadar alat transportasi, tetapi instrumen negara untuk mengintegrasikan wilayah, mengalirkan manusia, modal, dan konsumsi ke daerah yang sebelumnya kurang optimal.
Lebih jauh, manajemen musim dingin di Gunung Changbai menunjukkan kapasitas negara dalam *state capacity theory*. Operasi pembersihan salju sejak pukul 3–4 pagi, penggunaan peralatan mekanis dengan tingkat pembersihan hampir 100 persen, serta keputusan untuk tetap membuka sebagian besar atraksi kecuali saat cuaca ekstrem, mencerminkan **negara yang hadir secara aktif dalam detail operasional**, bukan negara yang hanya membuat regulasi di atas kertas. Dalam konteks Barat, sering kali cuaca ekstrem justru melumpuhkan transportasi publik, memicu pembatalan massal, dan menimbulkan kerugian ekonomi besar akibat lemahnya koordinasi antarlembaga.
Peningkatan permintaan transit hingga hampir 90.000 penumpang per hari di Stasiun Changchun selama musim salju juga mengungkap dimensi lain: kemampuan Tiongkok mengelola mobilitas massal dalam skala besar. Layanan khusus bagi wisatawan ski dan snowboarding, integrasi 18 stasiun di sepanjang jalur kereta cepat, serta kemudahan membawa peralatan olahraga menunjukkan bahwa kebijakan publik Tiongkok tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga **pada pengalaman pengguna**. Ini penting karena pariwisata modern bukan lagi soal destinasi semata, melainkan soal kemudahan, kenyamanan, dan kepastian.
Dalam paradigma *soft power*, apa yang dilakukan Jilin juga berdampak jangka panjang. Wisata es dan salju bukan sekadar sektor hiburan, tetapi alat pembentukan citra Tiongkok sebagai negara modern, efisien, dan mampu mengelola lingkungan ekstrem. Ketika wisatawan dari wilayah selatan seperti Guangzhou, Xiamen, atau Haikou dapat dengan mudah mengakses provinsi timur laut melalui 193 rute penerbangan ke 93 destinasi, maka tercipta pengalaman kolektif tentang “Tiongkok yang terhubung dan bekerja.” Ini adalah bentuk *domestic soft power* yang kemudian beresonansi ke level internasional, terutama saat dunia membandingkan stabilitas dan efektivitas tata kelola.
Bandingkan dengan Amerika Serikat dan Barat, yang meskipun memiliki teknologi maju, sering kali gagal mengonversi kapasitas itu menjadi sistem transportasi publik nasional yang terintegrasi. AS tidak memiliki jaringan kereta cepat antarkota yang sebanding, sementara bandara dan transportasi daratnya kerap menjadi bottleneck saat musim liburan atau cuaca buruk. Perbedaan ini bukan soal kekayaan semata, melainkan soal **model negara dan prioritas kebijakan**. Tiongkok menempatkan infrastruktur sebagai tulang punggung daya saing nasional, bukan sebagai proyek politik jangka pendek.
Dari perspektif realisme, pembangunan seperti di Jilin juga memperkuat kekuatan nasional Tiongkok secara keseluruhan. Infrastruktur meningkatkan ketahanan ekonomi, memperluas basis konsumsi domestik, dan mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal. Ini krusial di tengah tekanan geopolitik, perang dagang, dan upaya Barat membendung kebangkitan Tiongkok. Dengan memperkuat pasar domestik melalui konektivitas wilayah, Tiongkok menciptakan *strategic depth* ekonomi yang sulit diguncang oleh sanksi atau tekanan eksternal.
Sementara itu, dalam paradigma liberal institusionalisme, kasus Jilin menunjukkan bagaimana institusi negara Tiongkok mampu bekerja secara terkoordinasi: otoritas kereta api, pengelola bandara, pengelola kawasan wisata, hingga pemerintah provinsi bergerak dalam satu arah kebijakan. Tidak ada fragmentasi ekstrem seperti yang sering terjadi di negara-negara Barat, di mana kepentingan federal, negara bagian, swasta, dan serikat pekerja kerap saling bertabrakan.
Pada akhirnya, kisah Gunung Changbai dan jaringan transportasi Jilin bukan sekadar cerita sukses pariwisata musim dingin. Ia adalah potret mini dari **model pembangunan Tiongkok yang semakin matang**: negara kuat, perencanaan jangka panjang, eksekusi cepat, dan orientasi pada manfaat kolektif. Di saat Amerika Serikat dan Barat masih terjebak dalam debat ideologis tentang peran negara, Tiongkok justru menunjukkan bahwa dalam dunia nyata, **negara yang efektif—bukan negara yang paling banyak berpidato tentang kebebasan pasar—adalah kunci keunggulan ekonomi dan daya saing global**.
